# Negara-negara sepakat menyusun rancangan aturan senjata otonom mematikan paling lambat 2028

Menurut Kementerian Luar Negeri Swiss, sebagian besar negara dalam perundingan di Jenewa menginginkan aturan yang mengikat secara hukum. Mereka baru akan memutuskan hal itu setelah perundingan berakhir.

Kebijakan · Oleh Redaksi ITANU Magazine · Terbit 2026-11-21T17:16:54.000Z · 1 menit baca

![Tiga pejabat duduk dalam pertemuan resmi, dengan Daren Tang di tengah dan Duta Besar Jürg Lauber di sebelah kiri.](https://itanu.org/assets/magazine-img-3206ec58e802ba04-960.jpg)

WIPO | OMPI / Wikimedia Commons · CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

## Poin penting

- Mandat untuk menyusun rancangan aturan berlaku pada 2027 dan 2028.
- Konferensi mensyaratkan konsensus. Sebagian besar negara menginginkan aturan yang mengikat secara hukum.
- Menurut laporan Tagesschau, penolakan Rusia dan Amerika Serikat turut menyebabkan kebuntuan dalam perundingan.

Pada 21 November, negara-negara yang bertemu di Jenewa sepakat untuk mulai menyusun rancangan aturan penggunaan senjata otonom mematikan, menurut Kementerian Luar Negeri Swiss [1]. Mandat itu berlaku pada 2027 dan 2028. Apakah aturan tersebut akan mengikat secara hukum masih terbuka [1].

Senjata semacam ini dapat memilih sasaran dan melancarkan serangan tanpa melibatkan manusia dalam kedua keputusan tersebut [3]. Menurut kementerian itu, negara-negara telah membahas penggunaan senjata ini selama lebih dari sepuluh tahun [1].

Sebanyak 128 negara telah meratifikasi Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (Convention on Certain Conventional Weapons). Konvensi ini mensyaratkan konsensus dalam konferensi peninjauannya, sehingga satu negara saja dapat menghalangi sebuah usulan [2]. Menurut Kementerian Luar Negeri Swiss, sebagian besar negara menginginkan mandat untuk merundingkan aturan yang mengikat secara hukum [1]. Tagesschau melaporkan bahwa penolakan Rusia dan Amerika Serikat turut menyebabkan persoalan itu belum terselesaikan [3].

Menurut kementerian itu, Duta Besar Swiss Julien Thöni memimpin konferensi tersebut dan bersama duta besar Peru merumuskan mandat selama sepekan konsultasi [1]. Kementerian itu menyatakan bahwa negara-negara peserta akan menentukan bentuk hukum kesepakatan yang diusulkan setelah perundingan berakhir [1].

## Sumber

1. [New mandate on lethal autonomous weapons systems adopted in Geneva: the FDFA welcomes this step forward](https://www.eda.admin.ch/en/newnsb/cpYJGLEaQYIi), Swiss Federal Department of Foreign Affairs (Primer)
2. [Nations agree to extend talks on AI killer robots but no firm commitment to rein them in](https://apnews.com/article/un-drones-robots-un-lethal-ai-weapons-ebe057d2a47cde53100970c8f648e7fa), Associated Press (Independen)
3. ["Killerroboter": UN-Konferenz endet mit Minimalkompromiss](https://www.tagesschau.de/ausland/regeln-fuer-killerroboter-100.html), ARD Tagesschau (Independen)

Sistem redaksi ITANU menyusun artikel ini dengan AI dan memeriksanya terhadap sumber yang tercantum di atas.

Canonical: https://itanu.org/id/magazine/countries-draft-rules-lethal-autonomous-weapons-2028-45fyi22y/
